Memicu Tindakan Brutal

Oleh: Eko S.

Entah sejak kapan UIN Suka disebut-sebut sebagai kampus putih, kampus perlawanan, dan kampus rakyat. Tiga kata yang diklaim tersebut membuat banyak orang menjadi tak heran jika UIN sering di jadikan basis demonstrasi. Isu yang dibawa katanya isu-isu kerakyatan. Seperti dampak kenaikan harga BBM dan kebijakan uang kuliah tunggal (UKT) yang dirasa memberatkan kalangan bawah .

Sebagai kelompok pendesak memang boleh saja melakukan demonstrasi, apalagi kita berada di negara Demokrasi. Demonstrasi menjadi jalan terakhir ketika proses menuju kesepakatan tanpa paksaan (audiensi dan lobi) sudah tidak dipertimbangkan. Meskipun demonstrasi mengorbankan banyak orang yang tidak memiliki kepentingan, tapi itu adalah sebagai hukum sebab-akibat. Masyarakat menjadi korban kemacetan dijalanan, aparat jadi sasaran amuk masa aksi, begitupun dengan para demonstran, mereka selalu di intai oleh represifitas aparat.

Mengikuti kebijakan UKT yang di terapkan kampus, mahasiswa juga terus mengawal melalui demonstrasi, akhir-akhir ini. Kebijakan UKT yang di terapkan pada tahun 2015 dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Golongan I atau golongan bawah di pangkas kuotanya, sementara yang di tingikan adalah golongan II dan III, yaitu golongan menengah ke atas. Lantas, apakah dengan begitu orang miskin sebagai golongan bawah masih memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tingi?

Kemarahan masa yang melakukan demonstrasi makin lama makin tidak terbendung. Munculnya berbagai aliansi mahasiswa memunculkan semangat baru yang kadang menjerumuskan mahasiswa untuk melakukan tindakan anarki. Tak dapat dipungkiri, pengrusakan fasilitas umum juga sering terjadi di UIN, seperti baru-baru ini. Pada kasus demonstrasi UKT kali ini, kabar pemanggilan salah satu masa aksi UIN oleh Polres Sleman beredar dengan cepat. Ia dituduh telah melakukan pengerusakan ketika melakukan demonstrasi di gedung rektorat UIN Suka.

Teori analisis sosial mengajarkan menyelesaikan masalah pada akarnya. Menyalahkan  tindakan anarki demonstran bukanlah inti dari persoalan. Pertanyaan kenapa mahasiswa demo hingga berujung anarki yang seharusnya juga kita fikirkan. 

Rektorat harus bertindak cepat.

Proses pengambilan keputusan di dalam lembaga maupun organisasi baik skala besar maupun kecil di pengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dalam proses tersebut dibutuhkan peran seorang ketua organisasi dalam menentukan keputusan yang tegas, cepat dan tepat.  Dalam keadaan mendesak pemimpin harus mampu mengambil keputusan tersebut. Pengambilan kebijakan dengan tegas, cepat dan tepat bertujuan agar roda organisasi terus berjalan sehat. Selain itu, organisasi bisa terus memberikan kontribusinya kepada masyarakat dan lingkunganya sesuai apa yang di targetkan.

Pun dengan proses pengambilan keputusan dari pihak Rektorat UIN Suka menyikapi demonstran menolak UKT. Tidak hadirnya pimpinan UIN seperti Rektor dan wakil Rektor bidang kemahasiswaan untuk menemui demonstran kamis lalu, membuat satu keputusan dan keputusan keputusan selanjutnya menjadi tertunda. Alasanya, Rektornya tidak ada diruangan, wakil rektornya sedang rapat dan lain sebagainya. Alasan-alasan klasik semacam itu jika terus digunakan jangankan sampai kepada putusan, dialogpun tak akan terlaksana.

Padahal jika dialog terlaksana penulis juga memiliki tiga syarat utama. Pertama transparan, yaitu proses dialog harus transparansi dan terbuka. Kedua adalah bebas, artinya dari pihak mahasiswa bebas menyuarakan aspirasinya tanpa adanya campur tangan bahkan inetrvensi dari pihak kampus. Yang ketiga, pengawalan sejauh mana aspirasi mahasiswa di dengar serta di pertimbangkan, bukan hanya sekedar pemanis dalam ruang dialog.

Harusnya, jika birokrasi kampus UIN cerdas,  tidak membiarkan para demostran tanpa membuat kesepakatan untuk memutuskan. Ada beberapa langkah yang musti dengan segera diambil. Pertama, jika pimpinan tidak bisa melobi untuk membuat kesepakatan dengan demonstran, setidaknya ada tim yang ditugaskan untuk meredam aksi bukan hanya sekedar satpam dengan resiko adu fisiknya. Yang kedua, melakukan Forum Group Discusion yang melibatkan pihak kampus dan mahasiswa. Jika dengan lankah kedua pihak birokrasi masih dibayangi ketakutan oleh amarah mahasiswa, maka menggunakan langkah ke-tiga yaitu dengan konferensi pers. Minimal konfrensi pers mahasiswa yang mampu menjembatani suara mahasiswa kepada pihak birokrasi dan sebaliknya, kebijakan birokrasi untuk di sampaikan oleh pers kepada mahasiswa.[]