UU Minerba No. 4/2009 Harus Dipatuhi, Termasuk Freeport

"Eksploitasi PT. Freeport" (Doc: Kompassiana.com)

(Rhetor_Online-UIN) Pelanggaran Undang-Undang No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba tahun 2009) terus  dilakukan oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H. dalam "Diskusi Publik Nasionalisasi Aset Pukul Mundur Freeport Edisi 2" yang diselenggarakan di ruang teatrikal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Jumat (18/3).

Dalam diskusi tersebut, Redi mengatakan bahwa UU Minerba tahun 2009 yang harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan tambang di seluruh Indonesia itu justru dengan terang-terangan dilanggar oleh Freeport. UU Minerba 2009 mengatakan bahwa seluruh perusahaan tambang harus membangun smelter dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Artinya, Freeport harus menuntaskan pembangunan smelter tersebut pada tahun 2014. Namun kenyataannya hingga kini Freeport masih belum menunjukan gelagat ke arah sana. Ironinya, negara justru bungkam atas pelanggaran buka-bukaan itu.

“Sebenarnya sudah banyak undang-undang yang mengarah kepada kemakmuran rakyat. Namun pertanyaannya adalah sanggupkah negara mengawal perundang-undangan itu,” kata Redi di atas podium.

Rahma, salah seorang peserta diskusi, bahkan mengatakan bahwa saat ini pemerintah justru memberikan legitimasi atas perampokan yang dilakukan oleh Freeport. Pernyataan ini disepakati oleh Redi. Bagi Redi, pernyataan Rahma memang logis. Hal ini dapat dilihat dari Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba yang memiliki gelagat untuk memberikan keistimewaan terhadap Freeport untuk melakukan aktivitas ekspor. Celakanya, RUU tersebut dirancang berdasarkan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, bukan justru sebaliknya, sebagaimana dikatakan Sugiarto, pembicara lainnya.

“Seharusnya peraturan pemerintahlah yang harus berkiblat pada UU, bukan malah UU yang berkiblat pada peraturan pemerintah,” kata Sugiarto.

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2014, yang dimaksud Sugiarto tadi, justru malah memberikan izin ekspor terhadap Freeport, ini merupakan suatu pelanggaran terhadap cita-cita Trisakti dan Nawacita dan merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap amanat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Agenda yang diselenggarakan oleh Gerakan Pukul Mundur Freeport (GMP) ini dikatakan akan masif dilaksanakan demi terbentuknya persepsi masyarakat terhadap pelanggaran yang terus menerus dilakukan Freeport sejak operasionalnya diizinkan pada tahun 1967 silam.

Syaifudin, moderator dalam diskusi tersebut, mengatakan bahwa aksi-aksi seperti inilah yang justru mendapatkan respon positif dari masyarakat. Karena menurutnya aksi turun jalan seperti Mei ’98 belum saatnya dilakukan. Masyarakat masih memiliki pandangan buruk terhadap bentuk aksi seperti itu. “Yang penting sekarang kita sadarkan masyarakat dulu,” kata pria yang akrab disapa Bang Udin itu.

Sugiarto bahkan menyarankan agar suatu saat nanti diselenggarakan pameran foto bertajuk kekerasan Freeport. “Siapapun penyelenggaranya saya dukung,” katanya. [Fahry]