Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia

Oleh: Vicky Mazaya

"Bapak Pers Nusantara Tirto Adhi Soerjo" /wikipedia

 

Pers merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Kita sering mendengar apa dan bagaimana kegiatan pers itu, missal seperti jumpa pers, suatu kegiatan wawancara, dan lain sebagainya. Banyak orang yang berasumsi bahwa pers itu identik dengan seorang wartawan yang tugasnya hanya mewawancarai.  Mencakup penegrtian lebih luas, Pers merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan media dan masyarakat luas yang didalamnya termauk wartawan. Pers juga disebut sebagai penyambung lidah masyarakat dimana pers merupakan suatu wadah aspirasi masyarakat yang kemudian dituangkan atau disampaikan melalui media-media tersebut. Nah, bagaimana sejarah dan perkembangan pers di Indonesia?

Sejarah Pers di Indonesia

1. Pers Kolonial

Pers Kolonial adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Belanda di Indonesia. Pada       masa kolonial/penjajahan. Pers kolonial meliputi surat kabar, majalah, dan koran berbahasa Belanda, daerah atau Indonesia yang bertujuan membela kepentingan kaum kolonialis Belanda.

2. Pers China

Pers Cina adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Cina di Indonesia. Pers Cina meliputi koran-koran, majalah dalam bahasa Cina, Indonesia atau Belanda yang diterbitkan oleh golongan penduduk keturunan Cina.

3. Pers Nasional dan Perkembangannya

Pers Nasional adalah pers yang diusahakan oleh orang-orang Indonesia terutama orang-orang pergerakan dan diperuntukkan bagi orang Indonesia. Pers ini bertujuan memperjuangkan hak-hak bangsa Indonesia di masa penjajahan.

Pers di Indonesia dimulai pada masa pergerakan. Masa pergerakan adalah masa bangsa Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda sampai saat masuknya Jepang menggantikan Belanda. Setelah munculnya pergerakan modern Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908, surat kabar yang di keluarkan orang Indonesia lebih banyak berfungsi sebagai alat perjuangan. Pers menyuarakan kepedihan, penderitaan, dan merupakan refleksi isi hati bangsa terjajah. Pers menjadi pendorong bangsa Indonesia dalam perjuangan memperbaiki nasib dan kedudukan bangsa.

Kemudian berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Pers pada masa ini semata-mata menjadi alat pemerintah Jepang dan bersifat pro-Jepang. Pers nasional masa pendudukan Jepang mengalami penderitaan dan pengekangan kebebasan yang lebih dari pada zaman Belanda.

Namun pada masa revolusi fisik, pers terbagi menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut : Pers yang di terbitkan dan di usahakan oleh tentara pendudukan Sekutu dan Belanda yang selanjutnya dinamakan pers Nica, dan pers yang di terbitkan dan di usahakan oleh orang Indonesia yang disebut pers republik. Kedua pers tersebut sangat berlawanan. Pers republik disuarakan oleh kaum republik yang berisi semangat mempertahankan kemerdekaan dan menentang usaha pendudukan Sekutu. Pers ini benar-benar menjadi alat perjuangan masa itu. Sebaliknya, pers Nica berusaha mempengaruhi rakyat Indonesia agar menerima kembali Belanda untuk berkuasa di Indonesia.

Masuk pada masa demokrasi liberal atau masa antara tahun 1950 sampai dengan 1959.Pada masa ini, peranan pers dalam masa pergerakan dan revolusi berubah menjadi pers sebagai perjuangan kelompok partai atau aliran politik.

Lalu berganti dengan demokrasi terpimpin. pers pada masa demokrasi terpimpin ini di katakan menganut konsep otoriter, karena pers pada masa ini berfungsi sebagai terompet penguasa dan bertugas mengagung-agungkan pribadi presiden.

Pada hakikatnya, pers memiliki kebebasan yang menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan peranannya. Namun ketika masa orde baru tiba, pemerintah orde baru sangat membatasi kebebasan pers. Sehingga tidak ada jaminan terhadap kebebasan pers dalam melaksanakan peranannya. Hal ini terlihat dengan keluarnya peraturan menteri penerangan no. 1 tahun 1984 yang dalam praktiknya ternyata menjadi senjata ampuh untuk mengontrol isi redaksional pers dan pembredelan.

Barulah pada masa reformasi tahun 1998, pers kembali merasakan kebebasan pers, yaitu kebebasan berbicara dan memperoleh informasi yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak asasi tersebut selanjutnya di jamin dalam ketentuan perundang-undangan dan merupakan hak setiap warga Negara. Jaminan kebebasan berbicara dan informasi itu antara lain sebagai berikut :

1). Pasal 28 UUD 1945

2). Pasal 28 F UUD 1945        

3). Tap. MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

4). Undang-Undang No. 39 Tahun 2000 Pasal 14 Ayat (1) dan (2) tentang Hak Asasi Manusia

5). Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ayat (1) tentang Pers.

            Pers juga memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat, baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers seperti harian, majalah, dan buletin. Namun pers harus mempertimbangkan apakah berita yang di sebarkan dapat menguntungkan dan memberi dampak positif atau sebaliknya pada masyarakat dan bangsa. Inilah segi tanggungjawab dari pers. Jadi, pers di beri kebebasan dengan di sertai tanggung jawab.