| (Dok : Aksi KPP Yogyakarta memperingati IWD/Faris) |
Massa aksi Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta
menggelar aksi solidaritas pada Selasa, 8/2. Aksi yang sekaligus memperingati
International Woman Day’s ini, digelar di perempatan nol Kilometer.
Massa aksi yang tergabung dari banyak organ
pergerakan dan individu organisasi ini dalam aksinya, menyikapi berbagai
permasalahan yang di alami oleh para kaum buruh terkhusus buruh perempuan. Berbagai tuntutan, disertai pernyataan
dilontarkan dalam aksi ini. “perempuan-perempuan sekarang secara tidak sadar
telah lama terbelenggu oleh rezim kapitalis, ini yang seharusnya kita bangun
kesadaran diantara mereka “ tutur Riska, salah satu massa aksi.
Dia juga menambahkan bahwa aksi ini juga tidak
hanya menyuarakan hak-hak perempuan, melainkan untuk melakukan penyadaran kepada
kaum buruh yang haknya tertindas dalam struktur kapitalisme. Selain itu, Dalam
aksi ini Fullah selaku Koordinator Umum (Kordum), ditengah-tengah massa aksi
melakukan pernyataan secara umum terkait 30 tuntutan yang disampaikan siang
itu. Adapun tuntutan yang disampaikan adalah :
11. Turunkan harga kebutuhan pokok
22. Kesetaraan hak dan perlakuan adil di tempat
kerja dan ruang publik
33. Naikkan upah 100 % dan upah yang setara untuk
kerja yang setara
44. Sahkan RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU
perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI)
55. Bebaskan Rita Krisdianti dan semua BMI dari
ancaman hukuman mati
66. Cuti menstruasi, cuti melahirkan, dan merawat
anak, juga cuti bagi pedampngan melahirkan tanpa syarat
77. Jaminan hak dan kesejahteraan bagi perempuan
yang mengambil cuti menstruasi dan melahirkan
88. Cuti hamil minimal 9 bulan dengan tetap di upah
99. Terapkan 8 jam kerja perhari atau lima hari
kerja bagi PRT dan BMI
10. Hapus
semua biaya penempatan BMI diluar negeri dan berikan jaminan sosial bagi BMI
dan keluarganya secara gratis
11. Perluas
layanan umum pada kerja-kerja domestik seperti penyedian dpur umum, tempat cuci
umum, perawatan lansia dan anak
12. Penyediaan
ruman aman dan perlindungan unuk perempuan, anak, lansia dan kaum minoritas
lainnya
13. Pendidikan
gratis, ilmiah, terakses, dan demokratis
14. Sahkan
pendidikan kurikulum kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini
15. Akses
dan layanan kesehatan gratis, mudah, dan tidak diskriminatif terutama atas hak
kesehatan reproduksi dan seksual
16. Hak
untuk perempuan mengontrol tubuhnya sendiri, cabut semua hukum anti aborsi,
sediakan fasilitas aborsi aman dan informas yang mendukung tanpa memandang
usia, pad setiap tempat yang mereka pilih, serta biaya harus GRATIS
17. Pemerintah
menyediakan akses dan informasi kontrasepsi yang ramah, gratis bagi semuanya
yakni orang muda, pasutri dan lainnya
18. Sediakan
pusat keluarga berencana dan pendidikan seksualitas gratis di sekolah,
pemukiman, rumah sakit, dan tempat kerja
19. Menolak
semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual,
Transgender, Interseks, Queer) anak, dan disabilitas, hapus Perda-perda yang
mendiskriminasikan perempuan dan undang-undang anti demokrasi, serta serta
kriminalisasi aborsi, prostitusi, LGBTIQ, dan gelandangan pengemis
20. Perempuan
bukan ojek eksploitasi media dan seni
21. Perlindunngan
perempuan dan anak di wilayah konflik
22. Adanya
mekanisme dan aturan dalam tiap lembaga bedasarkan penghormatan atas hak
perempuan
23. Jaminan
kebebasan beragama, berideologi, berkeyakina, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat
24. Pengakuan
dan perlindungan terhadap keragaman orientasi seksual, identitas gender, dan
ekspresi (SOGIE) warga negara
25. Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus
kekerasan seksual ada malapetaka 1965 di ACEH, Timor leste, Papua dan,
kerusuhan Mei, 1998
26. Naikkan
pajak pengusaha
27. Bangun
industri Nasional yang kuat
28. Laksanakan
Reforma Agraria sepenuhnya
29. Hukum
dan sitta harta koruptor
30. Membangun
persatuan dengan gerakan rakyat tertindas lainnya
“ayo perempuan berorganisasi dan bangun
persatuan rakyat, rebut demokrasi, hancurkan kapitalisme dan patriarki” Teriak
Fullah diakhir pernyataan.
Aksi yang digelar secara damai ini, di awali
dengan long march dari parkiran Abu
Bakar Ali, berlanjut ke depan gedung DPRD DIY, kantor Gubernur DIY, pasar
Beringharjo, dan berakhir di perempatan nol kilometer Malioboro, Yogyakarta. (Ikhlas Alfarisi)
