Warga Papua: Hukum Pertambangan Tak Berpihak Kepada Masyarakat Papua

"Diskusi Publik Nasionalisasi Aset di teatrikal FDK, Jum'at 18/03" (Doc: Rhetor-Wulan)

(Rhetor_Online-UIN) “Bangsa yang tidak waras adalah ketika dirampok itu diam saja” begitu yang disampaikan Sugiarto saat mengisi acara diskusi publik “Nasionalisasi Aset Pukul Pundur Freeport”. Acara yang berlangsung di tetrikal fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Jum’at (18/3) tersebut, merupakan bentuk keprihatinan karena masih banyaknya perusahaan asing yang bercokol dan mengeruk kekayaan alam Indonesia.

            Eksploitasi sumber daya alam Indonesia terus dilakukan di tanah Papua oleh PT.Freeport. Namun, bertambahnya masa investasi perusahaan asing tersebut tidak di iringi dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di Papua. Hukum perundang-undangan tentang pertambangan  juga dinilai tidak berpihak kepada masyarakat oleh beberapa warga papua yang mengikuti acara diskusi.

‘’hukum di indonesia ini masih tumpang tindih, masalah tentang freeport ini tidak diartikan nasionalisme yang sempit karena pada akhirnya jatuh ke arah penindasan,’’ sesal Verro salah seorang peserta asal Papua. [Wulan]