| "Aksi saling dorong SPD dengan polisi, selasa (23/02)" (Doc: Rhetor_Eko S) |
Awalnya kegiatan ini ingin dilakukan
di tugu Jogja, namun telah mendapat berbagai tindakan intimidasi dari pihak kepolisian
terlebih dahulu. Pukul 14.00 sebelum SPD berkumpul untuk melakukan aksinya, puluhan
aparat telah diturunkan ke lokasi konsolidasi massa dan langsung membentuk pagar
dengan tujuan menghadang kegiatan ini berlangsung. Sontak, hal tersebut menimbulkan
protes dari banyak massa aksi.
“ini tidak adil mas, ini kan dalam
rangka menyuarakan pendapat kami di ruang demokrasi, masa buat turun kejalan
aja sampe gak boleh, kalau kami menyampaikan aspirasi di sini siapa yang
mendengar, ini kan gak logis,” sesal Sintia salah seorang pro demokrasi.
Sementara itu pihak aparat berdalih,
ditahanya massa aksi agar tidak turun jalan kerena adanya potensi kericuhan. Alasanya,
di waktu yang bersaamaan dengan jarak sekitar 200 m ada pula aksi yang tidak
menghendaki kegiatan ini berlangsung. Bedanya, aksi tandingan tersebut telah
terlebih dahulu berada di tugu Yogyakarta serta jumlahnya jauh lebih besar dari
SPD.
Jika
aksi ini tetap dilangsungkan, menurut aparat kepolisisan potensi konflik cukup
besar. “kami bertugas sesuai kewenangan kami, kami tahu potensi konflik diluar
sana, jika kegiatan tetap dilangsungkan resikonya cukup besar, aksi kalian kali
ini disini saja” kata Sigit, seorang Polresta Jogjakarta.
Sigit juga menjanjikan bakal mengamankan
aksi serupa asalkan waktu dan tempatnya tidak bersamaan dengan aksi dari
kelompok penentang. “kalian boleh turun ke jalan asalkan tidak hari ini, besok
atau kapan kami akan amankan,” janji Sigit.
Alasan tersebut tak di terima oleh
kebanyakan massa yang ada, apalagi diketahui mayoritas polisi yang terjun kelokasi
hanya menekan aksi yang dilakukan SPD. Gesekanpun tak terhindarkan ketika pejuang
demokrasi ini memaksa mendesak untuk ke jalan. Saling dorong antara polisi dan
barisan massa juga sempat menimbulkan beberapa pukulan mendarat di anggota SPD.
Bagi lembaga bantuan hukum (LBH)
Yogyakarta yang mendampingi aksi tersebut, alasan polisi tergolong tidak logis.
Mereka berpendapat, seharusnya polisi menjadi pelindung dan senantiasa
mengamankan semua elemen masyarakat, termasuk menyampaikan pendapat dengan
tidak pilih-pilih apalagi merepresif masyarakat sipil.
“begini pak, yang menimbulkan
konflik siapa, kami disini mau aksi damai, menyuarakan aspirasi diruang publik,
harusnya polisi menjaga bukanya menghalangi dengan represif. Begini saja bapak
carikan solusi bagaimana caranya agar kami tetap bisa menyalurkan aspirasi kami
tanpa harus ada konflik,” tegas Edo selaku perwakilan LBH Yogyakarta.
Menginjak pukul 18.00 aksi yang
dilakukan kali ini tanpa ada solusi untuk menyalurkan aspirasi. Hingga massa membubarkan
diri, aparat masih memenuhi sekitar lokasi. [Ikhlas Alfarisi, Ed: Eko S]
