Tolak Pencaplokan Laut Timor Leste, FPD Gelar Aksi

"aksi menolak pencaplokan laut Timor Leste oleh FPD dan mahasiswa Timor Leste di pertigaan UIN Jogja, Selasa 22/03" (Doc: Rhetor-Faris)

           (Rhetor_Online-Jogja) Sejak Refendum 1999, rakyat Timor-Timur menetapkan nasib mereka untuk menjadi rakyat yang merdeka dengan menjadi Republik Demokratik Timor Leste. Namun, sejak berdirinya pemerintahan baru, negara Australia belum mau menentukan batas wilayah maritim yang baru. Padahal, batas maritim yang digunakan oleh pemerintah Australia bedasarkan perundingan 1971 dan 1972 dengan pemerintah Indonesia (saat Timor Leste masih menjadi bagian dari NKRI), kedua pihak telah berbagi 50:50 atas wilayah laut, dan ketika itu tidak melibatkan Portugis.

Oleh karena itu, bagi rakyat Timor Leste pencaplokan wilayah tersebut adalah ilegal. Sejak Timor Leste sendiri merdeka, setidaknya lebih dari lebih dari 5 Miliar US Dollar yang didapat oleh negara Australia dari hasil eksploitasi minyak di pantai itu.

Menanggapi hal tersebut, Front Perjuangan Demokrasi (FPD) mengadakan aksi solidaritas pada Selasa, 22/03. Aksi yang diadakan di pertigaan lampu merah UIN Sunan Kalijaga ini, diadakan menanggapi sengketa antara Timor Leste dan Australia pada masalah batas wilayah maritim dan sumber daya alam.

Aksi ini berangkat dari pembacaan yang dilakukan FPD dan AMTL (Aliansi Mahasiswa Timor Leste), tentang adanya eksploitasi sumber daya alam, minyak, oleh Australia secara ilegal yang merugikan rakyat Timor Leste. “Negara Imperialis Australia tidak mau mengakui kedaulatan rakyat Timor Leste. Negara Australia telah mematok secara sepihak di batas wilayah maritim Timor Leste dengan membangun industri perminyakan dan pertambangan disana. Ini yang menyebabkan Rakyat Timor Leste menuntut kepada Australia untuk angkat kaki di wilayah mereka,” tutur Gevan, Kordinator lapangan pada aksi siang tadi

Dalam aksi ini, salah satu tuntutanya adalah, agar Mahkamah Internasional secepatnya untuk bertindak mengadakan negosiasi antara kedua negara untuk menyelesaikan masalah hukum laut kedua belah pihak. Selain itu, Hadi, massa aksi yang lain menuturkan bahwa, aksi ini merupakan solidaritas rakyat Internasional yang bersama-sama melawan bentuk segala imperialisme dan kapitalisme di dunia.

“Walaupun Timor Leste sudah lama pisah dari NKRI, kami tetap mendukung mereka untuk meraih kedaulatan. Karena saya sebagai warga indonesia paham, pada pembukaan UUD ’45 tertera bahwa kemedekaan adalah hak segala bangsa, sehingga segala bentuk penjajahan di muka bumi ini, harus dihapuskan”, Tegas Hadi. [Ikhlas Alfarisi]