![]() | |
|
Kepemilikan media yang hanya berpusat
pada segelintir pemodal tersebut mayoritas digunakan sebagai kepentingan
politik. “Di Indonesia ada 13 kelompok yang
menguasai media baik cetak, elektronik maupun media online,” ungkap Bambang Muryanto
anggota Aliansi Jurnalis Independen (AJI) saat seminar oligarki media.
Parahnya, konglomerasi media juga
membuat berita yang dinikmati oleh khalayak menjadi sama. Karena sebuah perusahaan
groub media suka melakukan penyeragaman dalam pemberitaan.
Sayangnya, penyeragaman tersebut justru
menimbulkan eksploitasi profesi jurnalis. Sebagai anggota AJI Bambang paham
betul bagaimana saling tukar isu dilakukan oleh sebuah groub media. “Berita yang
ditulis oleh seorang wartawan bisa dipublikasi di tiga media, akan tetapi upah
yang diterima oleh wartawan hanya dari satu media, itu real terjadi,” pangkasnya.
Sebagai orang yang sudah lama
berkecimpung di dunia jurnalistik, Bambang mewajarkan jika hari ini susah
sekali mendapati berita yang berbobot. “Jurnalis tidak bisa membuat berita yang
bagus, kredibel dan berkualitas karena tuntutan perusahaan,” tambahnya.
Ia juga mengkritisi lembaga terkait
seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang memeiliki kewenangan tentang regulasi
penyiaran, namun tidak berdaya menghadapi konglomerasi tersebut. Baginya, KPI
hanyalah hasil politik, orang-orang di dalamnya ada kedekatan dengan para
konglomerasi media. “Apakah KPI berani
menegur ijin tv yang habis? mereka tidak berani,” sesalnya.
Kegelisahan tersebut ia ungkapkan
ketika seminar “Oligarki Media Di Era Demokrasi dan Kepentinganya” yang
diadakan oleh Lembaga Pers Mahasiswa Humanius, di Teatrikal Fakultas Syariah
UIN Suka, Kamis (28/04). Selain Bambang, acara tersebut juga mengundang Ahmad
Ghozi (komisioner KPI), dan Garin Nugroho riyanto (calon walikota jogja independen)
sebagai narasumber. [Eko S]

